Putusan mk nomor : 21/puu-xii/2014
WebJan 12, 2024 · Putusan itu mengantongi Nomor 130/PUU-XIII/2015. ... penggeledahan dan penyitaan berdasarkan putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. *Dr Reda Manthovani SH LLM ... Webpraperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka sesuai putusan No: 73/Pid.Pra/2024/PN.Mdn. B. Pembahasan 1. Aturan Hukum Praperadilan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU- XII/2014 Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tentu memiliki akibat
Putusan mk nomor : 21/puu-xii/2014
Did you know?
WebPenulisan Hukum ini adalah penelitian yang berfokus terhadap analisis penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Secara lebih khusus penulisan ini akan membandingkan sah tidaknya penetapan tersangka sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam salah satu amar putusannya … WebSebenarnya tidak ada akibat hukum bagi penetapan tersangka dan proses setelah penetapan tersangka untuk kedua kalinya, dan juga tidak ada sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan putusan tersebut karena sampai saat ini, hal itu belum diatur baik dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun …
Webputusan hakim seperti KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm.. Bahan hukum sekunder … http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/123/173/
WebSep 16, 2015 · 1. SALINAN PUTUSAN Nomor 21/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun … WebNaskah diterima: 2/2/2024, direvisi: 21/3/2024, disetujui: 22/3/2024 Abstract The same authority for judicial review of legislation given to the Constitutional Court (MK) and the Supreme ... Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 dengan Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2024 terkait peraturan pemilihan presiden dan wakil presiden; Putusan MK Nomor
WebMay 18, 2016 · Adapun jawaban jaksa sendiri tak hanya menyebutkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, tapi juga putusan MK Nomor 76/PUU-X-2012. Putusan itu secara spesifik menyatakan subyek yang dapat mengajukan praperadilan adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Di situ tidak disebutkan keluarga. Yang ada adalah saksi, korban, …
WebDec 2, 2024 · Hal ini didasari sebagaimana Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah menambah bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan yang … hobans bus serviceWebPutusan MK. Klasifikasi Peraturan ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014. 1546 — 1126. ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU … hrmn 302 assignment 2WebMemeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji pokok perkara?1 Telaah singkat terhadap praktik Pra peradilan pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Fachrizal … hrmn 362 assignment 3WebApr 11, 2012 · SALINAN. PUTUSAN Nomor 21/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI … hrmn 367 globe table assignmentWebTerhadap putusan tersebut, banyak pihak yang mengomentari bahwa Hakim telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara praperadilan tersebut. Pertanyaan : Silakan dianalisis dan kemukakan pendapat anda : 1. ... (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang (UU) 8/1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana … hrmn 406 assignment 1WebPraperadilan Setelah Putusan MK.No. 21/PUU-XII/2014 Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 1, April 2024 42 dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77) Didalam … hrmn 300 assignment 1WebNomor 175/PAN.MK/2014, dan telah dicatadalam Buku Registrasi Perkara t Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2014dengan Nomor 76/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan … hrmn 467 case study part 2